Thursday, November 11, 2010

WAKAF INDONESIA


BAB I
PENDAHULUAN

Wakaf merupakan ibadah yang sudah cukup dikenal di masyarakat Indonesia, seiring denganberkembangnya dakwah Islam di Indonesia, maka ulama-ulama kita juga sekaligus memperkenalkan ibadahwakaf ini. Hal ini terbukti dari banyaknya masjid-masjid yang bersejarah yang dibangun di atas tanah wakaf. Ibadah wakaf ini terus tersebar di bumi Indonesia baik pada masa dakwah pra penjajahan, masa penjajahanmaupun pasca penjajahan. Beberapa aturan telah dibuat oleh pemerintah terkait dengan mekanisme ibadahini, salah satu aturan yang dibuat adalah PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Peraturan Pemerintah ini memang hanya mengatur wakaf pertanahan, karena memang dari awalperkembangan Islam di Indonesia, wakaf adalah selalu identik dengan tanah, dan tanah ini digunakan untukkegiatan sosial keagamaan, seperti masjid, kuburan, madrasah dan lain-lain.
Peraturan Pemerintah ini bertahan cukup lama, karena setelah PP ini belum ada aturan lain yang mengatur perwakafan di Indonesia, sehingga tidaklah heran perkembangan wakaf di Indonesia boleh dibilangMemang cukup banyak lembaga wakaf yang berdiri, tetapi hanya beberapa lembaga wakaf (nadzir) yang dapat mengelola asset wakaf dengan cukup optimal, walaupun kalau dilihat secara umum, wakaf yang berkembang di Indonesia saat itu belum mampu memberikan konstribusi untuk meningkatkan kesejahteraanummat. Pada tanggal 27 Oktober 2004 Pemerintah Indonesia telah mengundangkan Undang-undang tentangwakaf yang kemudian terkenal dengan undang-undang nomor 41 tahun 2004. stagnant.
Dalam sejarah hukum di Indonesia wakaf diatur dengan tiga instrumen hukum, yaitu: pertama denganinstrumen Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, kemudian yang kedua dengan instrumen Inpres yaituKompilasi Hukum Islam (KHI) lalu yang terakhir dengan instrumen Undang-Undang nomor 41 tersebut. 
Hal ini menindikasikan bahwa pemerintah Indonesia menaruh perhatian serius terhadap lembagawakaf serta mensiratkan kesungguhan pemerintah untuk memperkokoh lembaga hukum Islam menjadi hukumnasional dalam bentuk transformasi hukum. Namun undang-undang tersebut belum bisa dilaksanakan secarakarena secara organik masih memerlukan beberapa peraturan pelaksanaan yang diperintahkan olehUndang-undang ini. Di samping itu juga perlu dipersiapkan SDM dalam rangka menjalankan tugas terkaitdengan UU ini antara lain Badan Wakaf Indonesia dan para Nadzir yang diperankan dengan baik. optimal,
Ada beberapa prinsip yang menjadi acuan dalam persoalan wakaf, namun yang terpenting bahwawakaf tersebut harus punya prinsip untuk kesejahteraan rakyat, karena kalau melihat sejarah dan praktekwakaf di zaman nabi Muhammad Saw ternyata keberadaan badan wakaf sangat potensial dan menentukanbagi kelancaran  roda ekonomi pada saat itu. 
Selain itu prinsip yang harus dipegang dalam masalah wakaf ini adalah agar barang-barang yang diwakafkan tersebut jangan sampai habis atau rusak, dia harus tetap utuh dan menjadi dana abadi, dan ketikaseseorang telah mewakafkan sesuatu apapun yang bisa diwakafkan, maka dia tidak bisa lagi mengambilkembali barang yang diwakafkan itu. Untuk melindungi kepentingan-kepentiongan tersebut negara telahmemberikan payung hukum dengan instrumen yang khusus dengan undang-undang. 
Ada beberapa hal yang menjadi pokok pikiran dari undang-undang tersebut, paling tidak meliputi limaprinsip;
Pertama, untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta bendawakaf, hal tersebut dapat dilihat adanya penegasan dalam undang-undang ini agar wajib dicatat dandituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannnya dilakukan sesuaidengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf yang harus dilaksanakan. 
Kedua, ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada wakafbenda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, menurut undang-undang ini wakif dapat pula mewakafkansebahagian kekayaan berupa harta benda bergerak, baik berwujud dan tak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lainnya. 
Dalam hal benda bergerak berupa uang, wakif dapat mewakafkan melalui Lembaga KeuanganSyariah. Yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Syariah di sini adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bergerak di bidang keuanganmisalnya badan hukum di bidang perbankan syari’ah.  syari’ah,
Ketiga, peruntukan harta wakaf tidak semata-mata kepentingan sarana ibadah dan sosial, tetapi jugadapat diperuntukkan memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaatekonomi harta benda wakaf. Karena itu sangat memungkinkan pengelolaan harta benda wakaf untuk kegiatanekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi syari’ah. 
Keempat, untuk mengamankan harta benda wakaf dan campurtangan pihak ketiga yang merugikankepentingan wakaf, perlu meningkatkan kemampuan profesional Nazhir. 
Kelima, undang-undang ini juga mengatur pembentukan Badan Wakaf Indonesia yang dapatmempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan kebutuhan. Badan tersebut merupakan lembaga independenmelaksanakan tugas di bidang perwakafan yang melakukan pembinaan terhadap Nazhir, melakukanpengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, memberikanpersetujuan atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf dan memberikan saran danpertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. (Lihat penjelasan dariUU No.41 tahun 2004 tentang wakaf). yang


BAB II
PEMBAHASAN

  1. PENGERTIAN WAKAF
Bahwa bagi mayoritas umat Islam Indonesia, pengertian wakaf yang umum diketahui, antara lain, adalah: "menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tesebut, disalurkan pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada, "(al-Ramli. Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj, [Beirut: Dar alFikr, 1984], juz V, h. 357; al-Khathib al-Syarbaini. Mughni al-Muhtaj, [Beirut: Dar al-Fikr, t.th], juz II, h. 376);
atau "Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam" dan "Benda wakaf adalah segala benda, baik bergerak atau tidak bergerak, yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam" (Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Buku III, Bab I, Pasal 215, (1) dan (4)); sehingga atas dasar pengertian tersebut, bagi mereka hukum wakaf uang (waqf al-nuqud, cash wakaf) adalah tidak sah;
Aset yang cukup besar potensialnya untuk dikembangkan dalam Islam adalah benda wakaf, terutama yang menyangkut tanah wakaf. Kata wakaf bila dilihat dari segi bahasa berasal dari bahasa Arab waqf yang berarti menahan/mengekang/menghentikan, sedang dilihat dari segi istilah, ada beberapa pendapat sbb:
a.       Menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan/merusakkan bendanya (‘ainnya) dan digunakan untuk kebaikan (Adijani; 1989)
b.      KHI pasal 215 menjelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam
c.       Wakaf juga berarti menghentikan perpindahan hak milik atas suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama dengan cara menyerahkan harta itu kepada pengelola, baik perorangan, keluarga maupun lembaga, untuk digunakan bagi kepentingan umum dijalan Allah SWT. (Ensiklopedia Islam; 1994)
d.      Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaannya mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridlaan Allah SWT. (Azhar Basyir; 1982).
e.       Abu Hanifah menyatakan bahwa wakaf adalah penahanan pokok sesuatu benda dalam tangan pemilikan wakaf dan penggunaan hasil barang itu, yang dapat disebut ariah atau commodateloan untuk tujuan amal saleh.
f.       Menurut Abu Yusuf dan Imam Muhammad, Wakaf adalah penahanan pokok suatu benda dibawah hukum banda Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga hak pemilikan wakaf berakhir dan berpindah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk sesuatu tujuan yang hasilnya dipergunakan untuk manfaat makhluk-Nya.
g.      Menurut Sulaiman Rasyid, Wakaf adalah menahan suatu benda yang kekal dzatnya yang dapat diambil manfaatnya guna diberikan dijalan kebaikan.
h.      Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004, Wakaf adalah perbuatan hukumwakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untukdimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentinganannya gunakeperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
i.        Dalam PP No. 28 Tahun 1977 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan/keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.
j.        Menurut istilah syara’ wakaf adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (‘ainnya) dan digunakan untuk kebaikan.

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa benda wakaf tidak hanya terbatas pada tanah saja, namun benda apapun yang mempunyai sifat kekal (tidak habis sekali pakai) dapat dipergunakan sebagai obyek wakaf asalkan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam

  1. UNSUR-UNSUR WAKAF
Sebagaimana dalam Pasal 6 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut :
a.       Wakif adalah pihak yamg mewakafkan harta benda miliknya;
b.      Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.;
c.       Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif.;
d.      Ikrar Wakaf;
Contoh ikhar wakaf :
“BISMILLAHIRROHMANIRROHIM. pada hari ini,  tanggal 27 Jumadal Ula 1431 H bertepatan dengan  tanggal 12 Mei 2010 M. saya nama   djaenah  mewakafkan sebidang tanah dengan luas + 200 m2  nomor sertifikat hak milik 1117 yang terletak di kelurahan tanjungrejo untuk keperluan tempat ibadah musholla kepada nadzir kelompok kelurahan tanjungrejo (bendahara nadzir mochamad zainuri) untuk dimanfaatkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya. demikian semoga alloh  swt memberikan ridho dan berkahnya kepada kita sekalian.”
e.       Peruntukan harta benda wakaf;
f.       Jangka waktu wakaf.

Adapun unsur-unsur wakaf yang temuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 adalah sebagai berikut :

1.1 Wakif dan Ikrarnya.
Adalah seseorang yang dengan tanggung jawab dan dengan sengaja menyerahkan hartanya untuk wakaf. Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif, untuk mewakafkan tanah hak miliknyaMenurut Pasal 1 Ayat (2) disebutkan bahwa yang bisa menjadi wakif adalah :
1)      Perseorangan
2)      Sekelompok atau beberapa orang
3)      Badan Hukum

Dengan syarat :
1)      Dewasa
2)      Sehat akalnya
3)      Tidak terhalang oleh hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum.

Ikrar wakaf ini dilaksanakan didepan PPAIW dan diharuskan dalam bentuk tertulis, sebagaimana ditentukan dalam pasal 9 yaitu :
1)        Pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang dihadapan PPAIW untuk melaksanakan ikrar wakaf.
2)        Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) diangkat dan diberhentikan oeh Menteri Agama.
3)        Isi dan bentuk ikrar wakaf ditentukan oleh Menteri Agama.
4)        Pelaksanaan ikrar dan pembuatan akta ikrar wakaf dianggap sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi.
5)        Dalam melaksanakan ikrar pihak mewakaf tanah diharuskan membawa serta dan menyerahkan pada PPAIW surat-surat :
a. Sertifikat hak milik atas tanah.
b. Surat keterangan Kepala Desa bahwa tanah tersebut bebas sengketa.
c. Surat keterangan pendaftaran tanah
d. Ijin Bupati atau Walikota
Keharusan dibuatnya sebuah akta ikrar wakaf dalam proses Perwakafan Tanah Milik secara tertulis dapat dilihat dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, yaitu:
1)      Ikrar dilakukan secara tertulis.
2)      Dalam hal wakif tidak dapat menghadap Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), maka wakif dapat membuat ikrar wakaf secara tertulis dengan persetujuan dari Kakandepag yang kewenanganya meliputi tanah wakaf tersebut.

Akta ikrar wakaf tersebut harus dibuat secara tertulis rangkap 3 (tiga), masing-masing untuk :
1)      Lembar pertama disimpan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.
2)      Lembar kedua dilampirkan pada permohonan pendaftaran tanah wakaf kepada Bupati atau Walikota serta Kepala Kantor Pertanahan setempat.
3)      Lembar ketiga dikirim ke Pengadilan Agama setempat.

Selain itu juga akan dibuatkan salinan akta ikrar wakaf yang masingmasing akan diberikan kepada wakif, Nadzir, kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kotamadya dan Kepala desa yang mewilayahi tanah wakaf tersebut.

1.2 PPAIW ( Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf )
Sesuai dengan Pasal 5 Ayat 1 ditentukan bahwa pengucap Ikrar Wakaf harus dilakukan di PPAIW. Semua Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah ditunjuk sebagai PPAIW, bila pada suatu kecamatan tidak ada KUA maka akan ditunjuk Kepala Kantor Urusan Agama yang terdekat yang ditunjuk sebagai PPAIW. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf mempunyai tugas :
1)      Meneliti kehendak wakif, memeriksa kelengkapan surat-surat yang dibutuhkan, khususnya tentang ada atau tidaknya hambatan si calon wakif melepaskan hak milik atas tanahya.
2)      Mengesahkan Nadzir, dengan didahului adanya penelitian tentang syarat-syarat Nadzir.
3)      Meneliti saksi-saksi.
4)      Menyaksikan pelaksanaan ikrar wakaf dan menandatangani formulir ikrar wakaf tersebut.
5)      Membuat Akta Ikrar Wakaf rangkap 3 dan salinanya rangkap 4 dan mendistribusikanya pada masing-masing yang seharusnya memperolehnya.
6)      Mengajukan permohonan atas nama Nadzir yang bersangkutan kepada Bupati/Walikota bersama Kepala Kantor Pertanahan setempat untuk mendaftar Perwakafan Tanah Milik yang bersangkutan, selambatlambatnya dalam waktu 3 bulan sejak dibuatnya akta ikrar wakaf dengan dilampiri :
a.       Sertifikat tanah yang bersangkutan.
b.      Akta Ikrar Wakaf asli.
c.       Surat pengesahan Nadzir.
Jika tanah yang hendak diwakafkan belum bersertifikat maka harus dilampiri :
a.       Surat permohoan penegasan hak.
b.      Surat-surat bukti pemilikan tanah
c.       Akta Ikrar Wakaf asli
d.      Surat pengesahan Nadzir

1.3 Nadzir
Untuk menjamin bahwa tanah wakaf akan dapat berfungsi sebagaiman tujuan wakaf, maka diperlukan seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Nadzir juga merupakan satu element yang sangat penting untuk menjaga tanah wakaf agar alokasinya sesuai dengan yang diinginkan.
Nadzir ada yang berbentuk kelompok, susunanya harus memenuhi syarat-syarat :
1)      Sekurang kurangnya terdiri dari 3 orang yang salah satunya menjadi ketua.
2)      Dalam satu desa ditetapkan satu Nadzir.
3)      Dalam satu Kecamatan, jumlahnya paling banyak adalah sama dengan jumlah desa di Kecamatan tersebut.
4)      WNI, Islam, sehat jasmani dan rohani, tidak dibawah pengampuan, tinggal di kecamatan pada tanah yang diwakafkan.
Nadzir yang berbentuk Badan Hukum syaratnya :
1)      Badan Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
2)      Mempunyai perwakilan di Kecamatan dimana tanah tersebut diwakafkan.
3)      Badan Hukum itu bertujuan untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum sesuai dengan ajaran Islam.
Nadzir dalam pelaksanaan Perwakafantanah mempunyai beberapa kewajiban, adapun kewajiban Nadzir adalah sebagai berikut :
1)      Menyimpan salinan Akta Ikrar Wakaf.
2)      Memelihara dan memanfaatkan tanah wakaf sesuai dengan tujuan wakaf serta berusaha menambah nilainya.
3)      Menggunakan hasil-hasil wakaf sesuai dengan Ikrar Wakaf.
4)      Mengadakan pembukuan tentang :
a.       Keadaan tanah
b.      Catatan pengelolaan hasil wakaf.
c.       Melaporkan hasil pencatatanya kepada KUA setiap tahunnya.
5)      Melaporkan pada KUA Kecamatan apabila terjadi perubahan aggota Nadzir.
6)      Mengajukan permohonan bila ada perubahan atas tanah wakaf baik statusnya maupun bila tidak sesuai lagi dengan ikrar wakaf.
7)      Melaporkan pada Bupati/Walikota setempat serta Kepala Kantor Pertanahan setempat, bila terjadi perubahan status maupun penggunaan tanah wakaf.

  1. OBYEK BENDA WAKAF
Syarat-syarat Wakaf Hak Milik, yakni :
a.       Merupakan tanah milik atau tanah hak milik yang bebas dari segala pembelaan, ikatan, sitaan dan perkara
b.      Tanda bukti pemilikan harta benda/sertifikat hak milik
c.       Harta benda tidak bergerak, surat keterangan kepala desa yang diperkuat oleh camat
d.      Surat keterangan pendaftaran tanah
e.       Izin dari bupati/walikotamadya kepala daerah C.q. Kepala sub. Direktorat Agraria setempat.

Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung  terbatas  pada  wakaf  benda  tidak bergerak seperti Tanah, dan Bangunan. Padahal, menurut Undang-Undang Wakif dapat pulamewakafkan sebagian kekayaannya  berupa benda wakaf bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud yaitu :
a.       uang,
b.      logam mulia,
c.       surat berharga,
d.      kendaraan,
e.       hak kekayaan intelektual,
f.       hak sewa, dan
g.      benda bergerak lainnya.

Sedangkan menurut Pasal 19 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf menyebutkanbahwa : 
1)      Harta benda wakaf terdiri dari :
a.       Benda tidak bergerak; dan
b.      Benda bergerak.
2)      Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud meliputi :
a.       Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baiksudah maupun yang belum terdaftar; yang
b.      Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah;
c.       Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
d.      Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganberlaku; yang
e.       Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perndang-undanganberlaku. yang
3)      Benda bergerak sebagaimana dimaksud adalah harta benda yang tidak bisa habis karenadikonsumsi, meliputi :
a.       Uang;
b.      Logam mulia;
c.       Surat berharga;
d.      Kendaraan;
e.       Hak atas kekayaan intelektual;
f.       Hak sewa; dan
g.      Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Dari ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 disebutkan bahwa obyek Perwakafanadalah tanah dengan hak milik dimana tanah tersebut dalam keadaan bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa.
Menurut Pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria dinyatakan bahwa hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki seseorang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria. Adapun fungsi dari wakaf adalah mengekalkan benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Benda wakaf itu harus dikelola dan dipelihara dengan baik dan bertanggung jawab kepada wakif, masyarakat dan kepada Tuhan.

  1. FUNGSI DAN TUJUAN WAKAF
Peruntukan benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial melainkandiarahkan pula untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara meningkatkan potensi dan manfaatekonomi benda wakaf. Hal ini memungkinkan pengelolaan benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatanekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomiSyariah
Tujuan dalam Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004, Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Fungsi wakaf dalam Pasal 5 Undang-undangRepublik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004, Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.
            Dalam Pasal 22 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 mengatur mengenai pembatasan peruntukanwakaf yakni dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukanbagi :
a.       Sarana dan kegiatan ibadah;
b.      Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
c.       Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;
d.      kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/ atau
e.       kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturanperundang-undangan.

  1. DASAR HUKUM WAKAF
Dasar hukum dalam melaksanakan proses perwakafan antara lain;
a.       UUPA: UU No. 5 Tahun 1960
b.      PP. 28 Tahun 1977: Perwakafan tanah milik
c.       Peraturan Menteri dalam Negeri No. 6 Tahun 1977 tentang Tata cara pendaftaran tanahmengenai perwakafan tanah milik
d.      Peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 1978
e.       Peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977
f.       Inpres No. 1 tahun 1991à KHI Buku III
g.      UU No. 16 Tahun 2001 tentang yayasan
h.      Hukum adat dan aturan-aturan menurut hukum Islam à sepanjang belum diatur dalam aturan-aturan hukum tertulis.
i.        UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

  1. PENDAFTARAN DAN PENGUMUMAN HARTA BENDA WAKAF
Diatur dalam Pasal 32 s/d 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004, yakni sebagai berikut :
1.      PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.
2.      Dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, PPAIW menyerahkan :
a.       Salinan akta ikrar wakaf;
b.      Surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.
3.      Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf.
4.      Bukti pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disampaikan oleh PPAIW kepada Nazhir.
5.      Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya, Nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada Instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf.
6.      Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengadministrasikan pendaftaran harta benda wakaf.
7.      Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengumumkan kepada masyarakat harta benda wakaf yang telah terdaftar.

Tanah yang tidak ada bukti tertulis (Peraturan Dirjen Bimas Islam No. Kep/D/75/78) :
1.      Dibuatkan surat keterangan kepala desa yang menerangkan kebenaran pemilian tanah dan wakif
2.      Keterangan bebas dari pertama dan sengketa
3.      Dilakukan konversi tanah tersebut menjadi hak milik
4.      Apabila wakifnya :
a.       Apabila wakifnya telah meninggal maka berdasarkan kesaksian saksi ikrar antar saksi. Maka oleh PPAIW dibuatkan Akta Pengganti Akta ikrar wakaf
b.       Apabila wakifnya masih hidup: maka oleh PPAIW dibuatkan Akta Ikrar Wakaf

Tata pendaftaran tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik
1.  Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977
Tata cara pendaftaran tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik secara global juga diatur didalam BAB III Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, yaitu :
a.      Pihak yang hendak mewakafkan tanahnya (wakif) harus datang menghadap Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk melaksanakan ikrar wakaf.
b.     Bila wakif tidak dapat datang menghadap Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), maka wakif dapat membuat ikrar secara tertulis dengan persetujuan dari kantor Departemen Agama setempat.
c.      Pelaksanaan ikrar dan pembuatan akta ikrar wakaf harus dihadiri sekurang-kurangnya 2 orang saksi yang memenuhi syarat-syarat : dewasa, sehat akalnya dan tidak ada halangan baginya untuk melakukan perbuatan hukum.
d.     Dalam melaksanakan ikrar wakaf maka wakif diharuskan membawa serta dan menyerahkan kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) surat-surat sebagai berikut :
a)      Sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan lainnya.
b)      Surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan kebenaran kepemilikan tanah dan tidak tersangkut dalam suatu sengketa.
c)      Surat keterangan pendaftaran tanah.
d)     Ijin dari Bupati/Kepala daerah yang disetujui oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten setempat
  e.  Setelah melaksanakan ikrar wakaf, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) membuat akta ikrar wakaf rangkap 3 (tiga), yaitu :
1)      Lembar pertama disimpan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.
2)      Lembar kedua dilampirkan pada permohonan pendaftaran tanah wakaf kepada Bupati atau Walikota serta Kepala Kantor Pertanahan setempat.
3)      Lembar ketiga dikirim ke Pengadilan Agama setempat.
Sedangkan untuk salinan akta ikrar wakaf dibuat rangkap 4 (Empat), yang akan diserahkan masing-masing kepada :
a)     Salinan lembar pertama diserahkan pada Wakif
b)     Salinan lembar kedua diserahkan pada Nadzir
c)     Salinan lembar ketiga diserahkan pada Kantor Departemen Agama setempat
d)    Salinan lembar keempat diserahkan pada Kepala Desa setempat.

2.      Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977
Dalam BAB II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 yang mengatur tentang pendaftaran dan pencatatan Perwakafan tanah hak milik. Adapun tanah yang diwakafkan harus merupakan tanah hak milik atau tanah milik yang baikseluruhnya maupun sebagian bebas dari beban ikatan, jaminan, sitaan dan sengketa, yang harus didaftarkan pada kantor Sub Direktorat Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat.
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) berkewajiban untuk mengajukan permohonan pendaftaran kepada kantor Sub Direktorat Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat, atas tanah-tanah yang telah dibuat akta ikrar wakaf. Untuk keperluan pendaftaran Perwakafantanah hak milik, maka calon wakif menyerahkan surat-surat kepada kantor Sub Direktorat Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat, yang berupa :
a.  Sertifikat tanah yang bersangkutan.
b.  Akta ikrar wakaf yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) setempat.
c.  Surat pengesahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat mengenai Nadzir yang bersangkutan. Apabila tanah milik yang akan diwakafkan tersebut belum terdaftar atau belum ada sertifikatnya, maka calon wakif harus menyerahkan kepada kantor Sub Direktorat Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat, yang berupa :
1)        Surat permohonan Konversi atau pengesahan haknya.
2)        Surat-surat bukti pemilikan tanahnya serta surat-surat keterangan lainya yang diperlukan sehubungan dengan permohonan konversi dan pendaftaran hak atas tanah.
3)        Akta ikrar wakaf yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) setempat.
4)        Surat pengesahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat mengenai Nadzir yang bersangkutan. Setelah dilakukan permohonan pendaftaran Perwakafan Tanah Milik, maka kepala kantor Sub Direktorat Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat, mencatat Perwakafantanah hak milik yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya. Sedangkan untuk tanah milik yang belum terdaftar atau belum mempunyai sertifikat, maka pencatatanya dilakukan setelah tanah tersebut dibuatkan sertifikat.

Peralihan hak atas tanah karena Perwakafan.
1) Tanah yang bersertifikat.
Dalam hal peralihan hak atas tanah, maka ada beberapa hal yang perlu diserahkan kepada kantor Sub Direktorat Pertanahan Kabupaten adalah :
  1. Sertifikat tanah yang bersangkutan.
  2. Akta Ikrar wakaf yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) setempat.
  3. Surat pengesahan mengenai Nadzir dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat


2) Tanah yang belum bersertifikat.
Dalam hal tanah yang diwakafkan itu belum mempunyai sertifikat atau belum terdaftar pada Kantor Pertanahan, kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten setempat harus diserahkan :
a)      Surat permohonan Konversi atau pengesahan haknya.
b)      Surat bukti pemilikan atas tanahnya serta surat-surat keterangan lainya yang diperlukan sehubungan dengan permohonan konversi dan pendaftaran hak atas tanah.
c)      Akta ikrar wakaf yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) setempat.
d)     Surat pengesahan mengenai Nadzir dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat.

  1. PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF
Diatur dalam Pasal 40 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004, yakni sebagai berikut :
a.       Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang :
b.      Dijadikan jaminan;
c.       Disita;
d.      Dihibahkan;
e.       Dijual;
f.       Diwariskan;
g.      Ditukar; atau
h.      Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Akan tetapi terdapat pengecualian dalam Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004, yakni sebagai berikut :
a.       Diwariskan dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.
b.      Pelaksanaan pengecualian diatas hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
c.       Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

 
BAB III
PENUTUP

Sebagai kata penutup dalam catatan kecil ini, penulis ingin mengungkapkan bahwa gemerlapnya harta kekayaan didunia belum tentu menjadikan kemakmuran dan kemulian manusia. Maka berbahagialah bagi setiap insan yang mempunyai kemampuan harta dan sebagian hartanya tersebut dibelanjakan kedalam jalan kebaikan termasuk di dalamnya adalah wakaf.
            Bertolak dari  tulisan yang sederhana ini mari kita sosialisasikan gerakan wakaf dalam kehidupan ini. Karena wakaf dalam Islam bertujuan untuk menciptakan adanya tolong menolong (ta’awun) dalam kehidupan sesama manusia, disamping itu juga ia merupakan perbekalan amal yang menjanjikan akan adanya pahala yang selalu mengalir terus menerus.
            Penulis mengakui bahwa tulisan ini jauh dari sempurna maka sumbangsih koreksi dari para pembaca selalu terbuka demi menuju perbaikan bersama .
            Selamat belajar dan berdiskusi, harapan cerah selalu menanti dan hari esok harus lebih baik dari sekarang. Dan akhirnya mari kita berdo’a memohon kepada Dzat Yang Maha Kuasa semoga Dia memberikan ilmu yang bermanfa’at yang menuju kepada ridlo-Nya dan amal yang sholih yang menjadi bekal harapan ketika kita kembali keharibaan-Nya. amin ya Robbal ‘alamin


DAFTAR PUSTAKA

Akhyar Adnan, Muhammad, Akutansi dan Auditing Kelembagaan Wakaf, makalah workshop internasional, pemberdayaan ekonomi umat melalui pengeloaan wakaf produktif, (Batam, Depag RI), Januari, 2002
Daud Ali, Muhammad, Sistem dan Pengembangan Ekonomi Islam Melalui Zakat dan Wakaf, (Jakarta: UI Press)
Direktorat Peningkatan Zakat dan Wakaf Ditjen BIPH, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perwakafan Tanah Milik, (Jakarta : Depag RI), 2002
Haq, A. Faisal dan Anam, A. Saiful, Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia, (Pasuruan : PT GBI), 1994, Cet. Ke-4
Hasan, K.N. Sofyan, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, (Surabaya : Al-Ikhlas), 1995, Cet. Ke-1
Zuhdi, Masjfuk, Studi Islam, (Jakarta : CV Rajawali), 1988

No comments:

Post a Comment

 
;