Sunday, February 27, 2011

Equality Before The Law

Equality before the law dalam arti sederhananya bahwa semua orang sama di depan hukum. Persamaan dihadapan hukum atau equality before the law adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin Rule of Law yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Perundang-undangan Indonesia mengadopsi asas ini sejak masa kolonial lewat Burgelijke Wetboek (KUHPerdata) dan Wetboek van Koophandel voor Indonesie (KUHDagang) pada 30 April 1847 melalui Stb. 1847 No. 23. Tapi pada masa kolonial itu, asas ini tidak sepenuhnya diterapkan karena politik pluralisme hukum yang memberi ruang berbeda bagi hukum Islam dan hukum adat disamping hukum kolonial.

Sejatinya, asas persamaan dihadapan hukum bergerak dalam payung hukum yang berlaku umum (general) dan tunggal. Ketunggalan hukum itu menjadi satu wajah utuh diantara dimensi sosial lain (misalkan terhadap ekonomi dan sosial). Persamaan “hanya” dihadapan hukum seakan memberikan sinyal di dalamnya bahwa secara sosial dan ekonomi orang boleh tidak mendapatkan persamaan. Perbedaan perlakuan “persamaan” antara di dalam wilayah hukum, wilayah sosial dan wilayah ekonomi itulah yang menjadikan asas Persamaan dihadapan hukum tergerus ditengah dinamika sosial dan ekonomi.
Asas persamaan dihadapan hukum merupakan asas dimana terdapatnya suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian. Asas persamaan dihadapan hukum itu bisa dijadikan sebagai standar untuk mengafirmasi kelompok-kelompok marjinal atau kelompok minoritas. Namun disisi lain, karena ketimpangan sumberdaya (kekuasaan, modal dan informasi) asas tersebut sering didominasi oleh penguasa dan pemodal sebagai tameng untuk melindungi aset dan kekuasaannya.
UUD 1945 secara tegas telah memberikan jaminan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya Pasal 27 ayat (1). Pasal ini memberikan makna bahwa setiap warga negara tanpa harus melihat apakah dia penduduk asli atau bukan, berasal dari golongan terdidik atau rakyat jelata yang buta huruf, golongan menengah ke atas atau kaum  yang bergumul dengan kemiskinan harus dilayani sama di depan hukum.
Kedudukan berarti menempatkan warga negara mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Sehingga dengan kedudukan yang setara, maka warga negara dalam berhadapan dengan hukum tidak ada yang berada diatas hukum. ‘No man above the law’, artinya  tidak keistimewaan yang diberikan oleh hukum pada subyek hukum, kalau ada subyek hukum yang memperoleh keistimewaan menempatkan subyek hukum tersebut berada diatas hukum.
Sementara yang dimaksudkan dengan kedudukan yang sama dalam hukum” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menurut Solly Lubis meliputi baik bidang hukum privat maupun hukum publik, dengan demikian setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dengan mempergunakan kedua kelompok hukum tersebut dan jika ditilik selanjutnya tampak bahwa “hukum” yang dimaksud sebagai alat, sudah mencakup segi-segi keperdataan dan kepidanaan, serta cabang-cabang hukum publik lainnya, seperti hukum tata negara, hukum tata pemerintahan, hukum acara pidana/perdata dan sebagainya.
Tujuan utama adanya Equality before the law adalah menegakkan keadilan dimana persamaan kedudukan berarti hukum sebagai satu entitas tidak membedakan siapapun yang meminta keadilan kepadanya. Diharapkan dengan adanya asas ini tidak terjadi suatu diskriminasi dalam supremasi hukum di Indonesia dimana ada suatu pembeda antara penguasa dengan rakyatnya.
Seperti contohnya terjadi beberapa waktu yang lalu yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ada dua peristiwa yang berpotensi melahirkan pertanyaan tentang pelaksanaanyaitu
1.      Rencana KPK untuk melakukan pemeriksaan atas Sri Mulyani dan Boediono di kantor mereka; dan
2.      Nunun Nurbaeti yang bisa keluar negeri seolah mampu menghindari dari kewajiban hadir di persidangan sebagai saksi dalam korupsi pemilihan Dewan Gubernur BI.
Dua peristiwa yang menjadi titik tolak dari tulisan ini adalah salah satu contoh dari anomali prinsip equality before the law.
Perlakuan KPK terhadap Boediono dan Sri Mulyani bisa menjadi anomali prinsip equality before the law dan pengingkaran terhadap konsep negara hukum dalam UUD 1945. Negara hukum mengalami keanehan penerapan ketika bersinggungan dengan penguasa. Boediono dan Sri Mulyani yang masih duduk sebagai wapres dan menteri melunturkan kewibawaan hukum. Pelunturan kewibawaan hukum ini terjadi ketika KPK gagal menjamin pelaksanaan non diskriminasi dalam penegakan hukum dan pemberian perlindungan atas subyek hukum menjadi ‘berat sebelah’.
Dalih menjaga kewibawaan simbol negara menjadi penggalian terhadap ‘liang lahat’ konstitusi khususnya Pasal 1 ayat (3) yang menempatkan hukum dibawah bayang-bayang kekuasaan. Prinsip equality before the law mengalami keanehan dalam penerapannya. KPK yang akan memeriksa Boediono dan Sri Mulyani di kantor mereka bisa berpotensi melanggar ketentuan Pasal 3 UU KPK, ‘Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun’.
Pemeriksaan subyek hukum dimanapun adalah menjadi kewenangan KPK, termasuk penggeledahan atau tertangkap tangan. Dalam konteks pemeriksaan Boediono dan Sri Mulyani dapat mengalami bias independensi dan ketertundukan terhadap kekuasaan. Dalih menjaga kewibawaan simbol negara menjadi pelunturan kewibawaan KPK dengan independenitasnya dan terbebasnya pengaruh kekuasaan yang menjadi kekuatan legal-nya.
Pemeriksaan ditempat kerja terperiksa melahirkan diskriminasi subyek hukum lain yang selalu mengalami pemeriksaan di kantor KPK. Dan diskriminasi ini akan mengkonstruksi kegagalan KPK dalam memberikan (jaminan) perlindungan hukum bagi warga negara. Karena berdasarkan konsepsi negara hukum, maka hukum harus mampu menempatkan subyek hukum setara dan ketiadaan suasana diskriminasi dalam proses penegakan hukum


Referensi
http://ajrc-aceh.org/Aceh Justice Resouce Center » Blog Archive » Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum.htm

No comments:

Post a Comment

 
;